PEMBIAYAAN KONSUMEN

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)

PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nama   : Ahmadi

Nim     : 06.23.006

KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM HAMFARA

JOGJAKARTA

2011

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)

PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pembiayaan masyarakat pada saat sekarang ini sangat diperlukan. Survei badan pusat statistik (BPS) menunjukan data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 propinsi adalah masalah modal yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen 2%[1]. Hal ini menunjukan bahwa pada dataran ekonomi produktif, permasalahan modal atau biaya masih menjadi hal yang utama sehingga pembiayaan dari luar pengelola dan pemilik unit produktif mutlak diperlukan.

Saat sekarang ini untuk memperoleh sesuatu yang bersifat konsumtif sangat sulit jika membeli dengan kontan (setidaknya bagi sebagian besar masyarakat) sehingga permintaan akan kredit konsumtif semakin meningkat. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada sector bisnis pembiayaan konsumen, dengan banyaknya permintaan akan kredit konsumtif maka sektor ini secara otomatis mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang sangat pesat. Tentunya hal ini menjadikan sebuah pertanyaan “Apakah kaitannya antara permintaan kredit konsumtif dengan sektor bisnis pembiayaan konsumen?” .

Tentunya sangat erat kaitannya dan tidak terpisahkan karena yang satu adalah penerima jasa (pemohon kredit konsumtif) dan yang lain adalah pemberi jasa (perusahaan pembiayaan).

Pembiayaan Konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Melihat kenyataan tersebut lembaga pembiayaan syariah dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktifitas trading.

Namun secara normal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK mentri keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran kepermukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan. Lembaga pembiayaan ini berbada dengan bank, walaupun keduanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank, bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi dan mengenakan bunga sebagai biaya.

Sebenarnya bahwa Pembiayaan Konsumen itu sendiri merupakan salah satu bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam dan atau seluruh bidang usaha Lembaga Pembiayaan biasa disebut Perusahaan Pembiayaan atau Multi Finance.

Berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu keputusan presiden repoblik indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan adlah badan usha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Sedangkan bidang usaha lain yang dijalankan lembaga selain pembiayaan konsumen yaitu :

1.      Sewa guna usaha (leasing)

Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.

2.      Perdagangan surat berharga

Surat berharga adalah promissory notes/commercial bank notes yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada pihak lain. Apabila surat berharga diterbitkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai alat bayar resmi, para ahli fiqh mempunyai rujukan dalam kitab-kitab klasik yang membolehkanya, antara lain imam ghozali (ihya, 11:74). Sementara itu ibnu khaldun pun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang (muqaddimah, 1:407). Diantara bank-bank islam yang ada, ada dua pendapat tentang surat berharga.

a.       Mayoritas bank islam menolak perdagangan surat berharga

b.      Bank islam dimalaysia menerima transaksi surat berharga

Bagaimana dengan indonesia? Pada awal berdirinya bank muamalat indonesia (BMI) banyak belajar dari malaysia, pada tujuh tahun pertama oprasionalnya BMI juga melakukan transaksi surat berharga.

3.      Anjak piutang (factoring)

Anjak Piutang atau yang lebih dikenal dengan istilah factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien). Usaha anjak piutang di Indonesia relative muda usianya, berawal dari keputusan RI nomor 61 tahun 1988 tentag lembaga pembiayaan. Sejak tahun 1988, baru sedikit lembaga pembiayaan yang bergerak dibisnis ini. Meskipun pemerinah telah memberikan izin kepada 37 perusahaan, yang berorasi hanya 4 perusahaan, jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. sedangkan perusahaan yang lain merupakan multi finance dengan salah satu bidang usahanya adalah anjak piutang.

4.      Modal ventura (venture capital)

Istilah ventura berasal dari kata venture secara harfiah berarti sesuatu yang mengandung resiko/usaha, modal ventura/venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Pada dasarnya modal ventura adalah bentuk pembiayaan dengan penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini perusahaan yang memberikan dana menyertakan modalnya ke dalam sebuah perusahaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan Modal Ventura (PMV) keberadaan bisnisnya termasuk bisnis yang belum diatur dalam Undang-undang meskipun bisnis ini di indonesia telah ada sejak tahun 1973. PMV memiliki sejarah yang cukup panjang dan dalam perkembanganya cukup berperan dalam perkembangan ekonomi moderen dan khusus di indonesia merupakan usaha yang relatif muda dan perkembanganya relatif lamban.

5.      Usaha kartu kredit (credit card)

Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan ussaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit atau yang sering disebut credit card adalah suatu kartu plastik yang hampir sama dengan ukuran KTP, diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder (pemegang kartu) dengan fungsi sebagai alat pengganti pembayaran uang tunai dan pihakl penerima adalah kaum usahawan dan pedagang (merchant) yang telah ditentukan oleh penerbit. Di indonesia banyak sekali perusahaan penerbit kartu kredit seperti CITIBANK, HSBC, BCA, BANK MADIRI, dll. Tingkat pertumbuhan pengguna kartu kredit di indonesia termasuk tinggi. Hal ini tentunya mengkhawatirkan karena masyarakat banyak mengutang dari pada menabung. Ini akan berdampak rendahnya simpanan (national savings).

Biasanya barang - barang yang dibiayai dalam Pembiayaan Konsumen adalah barang yang bersifat konsumtif yaitu kendaraan bermotor (mobil dan motor) dan barang elektronik. Pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan]. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Dapat diartikan pula Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oelh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company).

Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya :

a.       Perusahaan pembiayaan konsuemen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok.

b.      Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok.

c.       Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.

Konsep pembiayaan syariah

Secara konseptual dibagi menjadi tiga golongan besar yaitu :

1.      Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Ada dua model, yaitu :

a.       Mudhorobah, yaitu akad dimana antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada pihak lainya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.[2]

b.      Musyarakah, yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbahyang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsimodal masing-masing.[3]

2.      Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Ada tiga model, yaitu :

a.       Murobahah, yaitu penjualan dengan harga pembelian barang berikut untungnya yang diketahui.

b.      Salam, merupakanjual beli barangdengan kriteria tertentudan pembayaran sekarang namun barang diterima kemudian.

c.       Istishna’, merupakan bentuk khusus dari jual beli salam. Jika dalam akad salam barang yang dipesansudah jelas-jelas harus ada, tetapi dalam istishna tidak harus ada.

3.      Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa

Ada dua jenis :

a.       Ijaroh, adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (sewa).[4]

b.      Ijaroh muntahiya bittamlik atau ijaroh wal iqtina, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalanatas objek sewadan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakanya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa[5]

---

[1] Sunaryo, 2008, hukum lembaga pembiayaan, jakarta : sinar grafika, hal 3

[2] Sayyid sabiq, 2006, fiqih sunnah, terjemahan nor hasanudin, jakarta: pena pundi aksara, hal. 218

[3] Peraturan bank indonesia nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perhimpunan dana dan serta pelayanan jasa bank syariah, penjelasan pasal 3

[4] Sayyid sabiq, Op.cit., hal.203

[5] Peraturan bank indonesia nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perhimpunan dana dan serta pelayanan jasa bank syariah, penjelasan pasal 3